PILKADA LANGSUNG, PERLUKAH DI LANJUTKAN

Pilkada langsung.Berita pilkada sekarang ini selalu saja menghiasi layar pemberitaan kita setiap hari. Tiada hari tanpa berita pilkada.

Semakin bertambah hari kita semakin melihat bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan pilkada menjadi semakin jauh dari kenyataan. Dengan pilkada langsung semua berharap bahwa akan didapatkan pemimpin yang mengerti hati nurani rakyat dan benar-benar mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Tetapi mana hasilnya,jauh panggang dari api. Pilkada langsung justru melahirkan keruwetan-keruwetan baru kepada jalannya kehidupan bernegara kita. Berbagai perselisihan,pertentangan,timbul dari pilkada. Rakyat menjadi terpecah belah dan tidak konsen lagi dengan kehidupannya sendiri. Dalam masa kampanye dukung mendukung bahkan bisa menjadi ajang saling menjatuhkan dan saling meradu fisik. Setelah pilkada pun ajang jotos pindah kepada tema ketidakpuasaan atas hasil yang dicapai dengan tuduhan telah terjadi kecurangan

Anggaran dalam pilkada pun menjdai sangat besar sekali. Bila satu propinsi kaltim perlu dana pilkada sebesar 270 milyar berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk 32 propinsi,400 an kabupaten,pemilu legislatif,pemilihan presiden. Itu baru dana resmi penyelenggaraan pemilu,bagaimana pula dengan dana kampanye masing-masing calon yang bisa mencapai 5 miliar percalon itu. Sungguh sangat memprihatinkan sekali.

Jika dengan semua pengorbanan itu kita berhasil mendapatkan pemimpin yang berkualitas masih mending.Tetapi pada kenyataannya tidak toh.tetap aja dan bahkan terkadang menjadi jauh lebih buruk jika dibandingkan dulu pada saat pilihan oleh DPR/DPRD. Pemimpin sekarang justru karena banyaknya dana yang harus di keluarkan untuk kepentingan kampanye pada akhirnya justru banyak terlibat dalam korupsi, dengan alasan untuk mengganti biaya kampanye yang sudah di keluarkan.

Seandainya satu sekolah memerlukan dana 1 milyar maka dengan dana 270 milyar saja kita sudah akan punya gedung sekolah sebanyak 270 buah yang tentunya sangat refresentatif untuk belajar anak-anak kita. Dan seandainya dana pilkada atau pilpres itu untuk membangun jalan,mungkin jalan aspal yang kita bangun sudah menyambung untuk keliling Indonesia.I ya kan dana pilpres saja sudah 25an triliun alias 25 ribu milyar.

Haruskah demokrasi mengorbankan sekian banyak peluang-peluang kita untuk maju disektor-sektor lainnya.