Organda Desak Pemerintah Kaji Ulang Larangan Mudik 2021

Jakarta, Info Breaking News - Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang larangan mudik tahun 2021.

"Apakah kebijakan larangan mudik sudah tepat? Perlu dipikirkan kembali secara bijak mengenai mudik, termasuk regulasi mengantisipasi jangan sampai terjadi ledakan Covid-19," kata Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan, Sabtu (27/3/2021).

Para pengusaha transportasi, lanjut Shafruhan, berkomitmen akan menjaga protokol kesehatan dan memberlakukan aturan 50% dari kapasitas jika larangan mudik dibatalkan. "Lebaran menjadi angin segar bagi kami, kami tidak cari profit besar, karena kapasitas juga dibatasi sesuai aturan," tuturnya.

Diketahui, bulan lalu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengadakan rapat dengan DPR untuk membahas soal kesiapan mudik. Shafruhan mengakui ada masukan dari Satgas Covid-19 soal pertimbangan protokol kesehatan agar dilakukan secara cermat. "Namun akhirnya berdasarkan rapat dengan Presiden Jokowi, Menko Pembangunan Manusia Kebudayaan (PMK) memutuskan melarang mudik," kata dia.

Padahal, lanjutnya, dalam sebulan terakhir seluruh angkutan umum mempersiapkan diri menghadapi mudik Lebaran 2021.

"Kita persiapkan diri, termasuk cek kendaraan guna mengantisipasi teradi lonjakan penumpang saat Lebaran. Momen ini diantisipasi anggota organda," ungkap Shafruhan.

Pemerintah memutuskan untuk meniadakan libur panjang dan melarang mudik Idul Fitri 1442 Hijriah agar program vaksinasi Covid-19 dapat berlangsung optimal. Keputusan tersebut berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri.

Dengan peniadaan libur untuk mudik, program vaksinasi nasional bisa sesuai dengan harapan. Sejumlah pertimbangan untuk melarang mudik, di antaranya kontribusi kebijakan libur panjang pada angka penularan dan kematian masyarakat serta tenaga kesehatan akibat Covid-19 yang relatif tinggi. ***Sam Bernas

from Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life https://ift.tt/3srRfRv