Penagihan Utang BLBI Ditargetkan Beres dalam Waktu 3 Tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA, INFO BREAKING NEWS - Pemerintah secara resmi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap dengan dibentuknya Satgas BLBI, utang para obligor dan debitur BLBI yang mencapai Rp 110,45 triliun dapat segera dibayarkan ke negara.

“Kita akan melakukan secara jauh lebih fokus dan rapi, sehingga harapannya dalam 3 tahun ini, sebagian besar atau keseluruhan (utang BLBI, red) bisa kita dapatkan kembali hak negara tersebut,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai pelantikan Pokja Satgas BLBI, Jumat (4/6/2021).

Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta para obligor dan debitur BLBI agar proaktif untuk menyelesaikan utangnya. Apabila tidak proaktif, upaya pelacakan juga akan terus dilakukan. “Di sini peranan dari Bareskrim, BIN (Badan Intelijen Negara) dan Kejaksaan menjadi sangat penting, dan kami akan mengeksekusi melalui PUPN,” tuturnya.

Bila langkah tersebut juga belum membuahkan hasil, kerja sama akan dilakukan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memblokir akses para obligor dan debitur kepada lembaga keuangan.

“Ini adalah sesuatu yang juga bisa kita lakukan. Karena nama-nama mereka jelas, perusahaan dulu ada, makanya aset tracing menjadi penting. Dengan kerja yang rapi dan bersama sama, sekarang dengan kejaksaan dengan Bareskrim, BIN, Kementerian Hukum dan HAM, kita berharap kita bisa secara rapi menutup semua celah mengenai aset, paling tidak yang ada di dalam negeri dulu karena itu juga cukup banyak dan signifikan,” tegasnya. ***Oto Geo

from Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life https://ift.tt/34O4em2