Kalau Benar Kenapa Takut? Pimpinan KPK Paranoid, Kuatirkan Pansus. Ada Apa?

Sebagaimana slogan selama ini Berani Jujur, Hebaat sudah selayaknya KPK tidak mempermasalahkan keberadaan Pansus. Pimpinan KPK tampaknya tetap merasa keberadaan Pansus KPK nantinya tak sekedar mempertanyakan kinerja mereka, mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan. Pansus dikhawatirkan bisa bertindak lebih jauh lagi, yakni merekomendasikan penggantian dari para pimpinan KPK.
Sikap berlebihan dari para pimpinan KPK sebenarnya tidak logis. Kekhawatiran mereka sangat bertentangan dengan jargon yang kerap dikumandangkan, yakni berani, jujur, hebat. Menghadapi Pansus yang tujuannya justru mulia, mereka seperti paranoid, was-was. Padahal, pembentukan pansus ini mestinya harus mereka apresiasi juga, sebab memang dimaksudkan agar kedepannya KPK lebih hebat dan lebih profesional.
Masih tidak legowo-nya KPK terhadap pembentukan atau keberadaan pansus ini tercermin dari pernyataan salah satu pimpinannya, Saut Situmorang. Ia menyoroti keabsahan panitia khusus (pansus) hak angket DPR yang hanya berasal dari 5 fraksi, karena menurut ketentuan pasal 201 UU MD3 bahwa unsur angket harus dari semua anggota fraksi.

“Persoalannya jika pansus tetap dipaksakan terbentuk meski belum semua fraksi menyampaikan usulan anggotanya tentu akan berisiko dengan UU karena apakah itu sah atau tidak sah jadi persoalan hukum kembali,” ujar Saut Situmorang.
Saat ini, Pansus Angket KPK memang baru terdiri dari lima fraksi dengan 16 perwakilan. Nama-mama ke-16 wakil dari ke-5 fraksi tersebut sudah diumumkan oleh Wakil KetuaDPR Fahri Hamzah pada rapat paripurna Selasa (30/5) lalu. Ke-5 fraksi yang sudah mengirimkn perwakilannya ke Pansus KPK adalah Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem.
“Karena ada ketentuan pasal 201 UU MD3 bahwa unsur angket harus terdiri dari semua anggota fraksi. Artinya tentu harus semua fraksi menyampaikan anggotanya baru Pansus Angket memenuhi ketentuan UU,” kata Saut Situmorang.
Sangat jelas jika pimpinan KPK tidak menginginkan adanya pansus ini. Mereka tentunya berharap, pembentukan pansus ini tidak jadi. Ini sangat disayangkan, mengingat masyarakat sendiri justru menginginkan Pansus KPK segera berjalan, agar kedepannya lembaga antirasuah ini lebih kuat dan bermartabat.[nn]